Kelangkaan BBM Bersubsidi

Semakin tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat, akibatnya jalanan dipadati oleh kendaraan dan kendaraan tersebut pasti memerlukan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tidak sedikit masyarakat  yang mampu membeli BBM bersubsidi yang semestinya untuk masyarakat menengah kebawah. Akibatnya kouta BBM bersubsidi “jebol”, bukan hanya di Jakarta saja tetapi hampir merata di Indonesia. Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2012 yang telah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkali-kali jebol. Bahkan pemerintah sudah 2 kali mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi.

Awalnya, kuota BBM bersubsidi disepakati dalam Rancangan APBN 2012 sebanyak 40 juta kiloliter (kl) dengan asumsi adanya peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Bahan Bakar Gas serta pengaturan BBM secara bertahap. DPR juga menyetujui usulan pemerintah dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 untuk menaikkan biaya distribusi dan margin (alpha) bahan bakar bersubsidi menjadi Rp 613,9 per liter dari proyeksi tahun ini Rp 595 per liter.

Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi tahun 2012 lebih rendah dibandingkan proyeksi dalam APBN Perubahan 2011 sebesar 40,4 juta kiloliter. Kuota bahan bakar bersubsidi 2012 terdiri atas premium 24,41 juta kl, minyak tanah 1,7 juta kl, dan solar 13,89 juta kl. "Kami juga meminta pemerintah memperketat pengawasan dalam penggunaan bahan bakar bersubsidi," ujar Riefky beberapa waktu lalu. Namun, kuota BBM 40 juta kl tersebut disepakati dengan asumsi adanya pembatasan BBM dan konversi BBM ke BBG berjalan.

Tetapi, pembatasan kuota BBM subsidi sulit berjalan dengan kondisi saat itu. Pasalnya, jumlah pengawas dari BPH Migas sendiri baru sebanyak 10 orang saja. "Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kita rendah, hanya 10 orang. Sementara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya 23 orang. Tidak mungkin jika kita tidak dibantu pemerintah daerah dan alat," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng.

Karenanya, menurut dia, sulit jika harus ada petugas pengawas untuk setiap SPBU. Apalagi, BPH Migas ke depan tidak akan hanya mengandalkan petugas pengawas saja. Badan pengatur tersebut menyiapkan dua metode pengawasan, yaitu pengawasan dengan alat dan tanpa alat. Pengawasan tanpa tambahan alat akan dilakukan dengan membuat jalur khusus di SPBU. "Kita akan atur ulang layout dari masing-masing SPBU. Nanti akan kita bicarakan dengan Pertamina," tegas Andy.

Kemudian, pengawasan dengan alat akan mengandalkan peralatan semacam smart card dan radio frequency identification (RFID). Seluruh kendaraan pelat kuning yang masih berhak menikmati premium nantinya akan dilengkapi dengan alat kendali. Alat tersebut akan terhubung dengan data kepolisian seperti jenis kendaraan dan jatah volume. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir kendaraan pelat kuning berjualan BBM subsidi di atas harga seharusnya.

Melihat kuota BBM yang selalu jebol setiap tahunnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 Tentang Harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu guna menekan laju konsumsi BBM subsidi. Tak mau kalah dengan Presiden SBY, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik juga mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang berisi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD, Kendaraan dinas Pertambangan dan Perkebunan.

Walaupun telah dikeluarkannya aturan-aturan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi tersebut, tetap saja kuota BBM sebanyak 40 juta kl jebol pada bulan September lalu. Bahkan di wilayah Kalimantan sudah terjadi kelangkaan BBM.

Beberapa gubernur se-Kalimantan pun meminta tambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 3,45 juta kl. Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin mengatakan secara keseluruhan Kalimantan mengajukan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat sebanyak 3,4 juta kl dengan rincian Kalimantan Selatan menambah premium sebanyak 587.593 kl dan Solar sebanyak 317.810 kl dari realisasi kuota tahun 2012 premium 438.834 kl dan Solar 252.789 kl.

Lalu, Kalimantan Tengah menambah premium sebanyak 449.850 kl dan solar sebanyak 275.854 kl dari realisasi kuota BBM tahun 2012 sebanyak premium 263.784 kl dan Solar 180.649 kl. Sedangkan, Kalimantan Barat menambah premium sebanyak 510.120 kl dan solar sebanyak 361.259 kl dari realisasi 408.096 kl dan Solar 361.259 kl.

Sedangkan, Kalimantan Timur menambah premium sebanyak 672.009 kl dan solar sebanyak 294.230 kl dari realisasi kuota BBM 2012 sebanyak premium 560.007 kl dan Solar 245.191 kl. Dan total secara keseluruhan maka kalimantan meminta tambahan premium sebanyak 2.215.572 kl dan Solar 1.249.149 kl.

Berbeda dengan para gubernur, pemerintah meminta tambahan kuota BBM subsidi sebesar 4,04 juta kl dalam APBN Perubahan 2012 sehingga kuota BBM bersubsidi menjadi 44,04 juta kl. Dan akhirnya, DPR menyetujui permintaan tambahan tersebut tetapi dengan beberapa catatan. "DPR satu suara untuk tambahan BBM bersubsidi sebesar 4,04 juta kl. Meski terdapat beberapa catatan," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ahmad Farial.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan disetujuinya penambahan kuota sebanyak 4,04 juta kl merupakan keputusan yang tepat. Karena pada saat ini khusus wilayah DKI Jakarta kuotanya sudah hampir habis dalam waktu dekat. "Disetujui penambahan kuota ini membuat kami lega, masyarakat juga tenang. Ini sudah kritis, karena DKI Jakarta akan habis dalam waktu dekat," kata Jero.

Lagi-lagi kuota BBM subsidi yang disetujui dalam APBN Perubahan 2012 sebesar 44,04 juta kl tersebut juga jebol karena laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi mencapai 1 juta mobil dan 9 juta motor serta tidak berjalannya pembatasan BBM yang dilakukan pemerintah. Selain itu, banyaknya penyelewengan dan penyelundupan yang terjadi sehingga membuat kuota BBM tersebut kembali jebol.

Dengan begitu pada Desember 2012, pemerintah kembali meminta tambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,23 juta kl. "Kami secara resmi ajukan tambahan BBM subsidi 1,23 juta kiloliter," ujar Menteri ESDM Jero Wacik. Jero menjelaskan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,23 juta kiloliter itu terdiri dari premium 0,5 juta kiloliter dan solar 0,73 juta kiloliter. Dengan demikian secara total, konsumsi BBM subsidi sampai akhir tahun 2012 mencapai 45,27 juta kiloliter yang terdiri dari premium 28,23 juta, minyak tanah 1,2 juta, dan solar 15,73 juta.

Pada saat rapat pengajuan tersebut, ada beberapa hujan interupsi dari para anggota DPR sehingga berjalan sangat alot tetapi berhubung BBM subsidi tersebut adalah hajat hidup masyarakat sehingga DPR kembali menyetujui pengajuan penambahan BBM subsidi tersebut. "Kami menyetujui tambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,23 juta kiloliter yang dibayarkan pada APBN 2013, ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon.

Namun, DPR memberi catatan pada bulan Januari 2013 pemerintah, Pertamina dan BPH Migas harus memperbaiki pengendalian BBM bersubsidi. "DPR meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap pengadaan dan penyaluran BBM bersubsidi tahun 2012 yang dilakukan BPK RI," tegasnya.

Lalu, lanjut Effendi, DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi. "Kemudian, catatan ketiga, DPR meminta pemerintah untuk menerapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM PSO secara online sampai ke SPBU pada PT Pertamina (Persero) yang dapat diakses secara realtime sehingga menjamin asas akuntabel dan good governance," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/lagi-lagi-kuota-bbm-bersubsidi-bobol-kaleidoskop-2012.html

Persaingan Apple dan Samsung

Perselisihan antara apple dan Samsung memang bukan hal yang baru kita dengar. Perebutan hak paten aplikasi yang membuat 2 pabrikan ini terus bersaing sampain sekarang. Namun Samsung mampu menguasai  hak paten di Negara Korea Selatan. Pengadilan di Seoul memutuskan Samsung tidak melanggar paten desain Apple untuk iPhone. Namun demikian, baik Apple dan Samsung dinyatakan tetap melanggar paten lainnya.

“Ada banyak kemiripan desain eksternal antara iPhone dan Galaxy S, seperti sudut membulat dan layar besar. Namun kesamaan tersebut juga ada di produk-produk sebelumnya,” kata hakim seperti yang dirilis Reuters, Jumat 24 Agustus.

“Mengingat sangat terbatas caranya untuk membuat perubahan desain besar di produk mobile layar sentuh secara umum, dan Samsung mendiferensiasi produknya dengan tiga tombol di depan dan mengadopsi desain berbeda di kamera, kedua produk punya perbedaan,” tambah sang hakim.

Hakim tersebut juga menyatakan sulit mengatakan bahwa konsumen bingung menentukan mana ponsel iPhone atau Galaxy. Sebab, keduanya punya logo vendor masing-masing. Konsumen juga mempertimbangkan banyak hal seperti sistem operasi atau harga kala membeli.

Namun Samsung didenda 25 juta won karena melanggar paten Apple terkait fungsi bouncing back ketika user melakukan scrooling dokumen elektronik. Sedangkan Apple juga melanggar dua paten wireless Samsung dan didenda 40 juta won.

Hakim meminta Samsung menghentikan pemasaran 10 produk yang melanggar paten tersebut, termasuk Galaxy S II. Sedangkan Apple dilarang menjual empat produk, termasuk iPhone 4 dan iPad 2.

Selain di Korsel, pertarungan besar juga terjadi di Amerika. Saat ini, kedua produsen tersebut masih menunggu keputusan pengadilan.

Tuntutannya, Apple meminta ganti rugi USD2,5 miliar karena menganggap Samsung mendapat untung besar dengan menjual produk yang melanggar paten. Namun Samsung menepis telah menjiplak produk Apple.

Begitu juga di Inggris, keputusan pengadilan sudah keluar beberapa waktu lampau. Di negeri ini, hakim memutuskan Samsung bebas dari tuduhan penjiplakan. Bahkan Apple diminta mempublikasikan permintaan maaf.

Sumber : http://www.fajar.co.id/read-20120824211036-samsung-tundukkan-apple

Augmented Reality

Dalam bahasa indonesia diartikan sebagai Realitas Tertambah, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Dalan kata lain Augmented Reality (AR) adalah informasi yang diberikan secara ‘real-time’ oleh ‘komputer’ berdasarkan masukkan yang diterima dari lingkungan sekitar.
Mungkin contoh-contoh dibawah ini bisa lebih memperjelas:
Kita ke kota/negara yang baru lalu melihat suatu bangunan. Jika kita membawa handphone yang punya fungsi AR, maka kita dapat menyalakan kamera, tampilkan bangunan tersebut di layar, dan saat itu juga (‘real-time’) informasi tentang bangunan itu muncul di layar.
Kalau kita punya handphone dengan fungsi AR X-Ray, maka kita bisa menyalakan kamera dan menampilkan tangan kita di layar, maka yang terlihat di layar adalah tulang-tulang tangan kita seperti kalau melihat hasil X-Ray dari tangan kita tersebut. Sebetulnya yang terlihat bukan benar-benar hasil X-Ray dari tangan kita, tapi software AR mengenali bentuk tangan, lalu menampilkan gambar X-Ray (computer generated) dari bagian tangan tersebut.

Sumber : yahoo.com

Kontroversi Kunjungan Anggota DPR ke Jerman

Beberapa waktu lalu anggota DPR  melakukan kunjungan ke Jerman untuk  melakukan study banding yang pastinya tidak memakan biaya yang murah dan mengundang protes keras didalam negeri bahkan kedutaan besar Republik Indonesia di Jerman. Aksi protes itu direkam dan diunggah ke YouTube. Rekaman video itu diawali kedatangan rombongan anggota Dewan bersama keluarga di Bandara Tegel di Berlin, Senin (23/4/2012). Setelah itu, rekaman memperlihatkan pertemuan anggota Dewan dan rombongan bersama warga Indonesia di kantor KBRI di Berlin.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang memimpin rombongan, Hayono Usman, memperkenalkan satu per satu anggota Dewan yang ikut. Anggota yang diperkenalkan di antaranya Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar), Vena Melinda (Fraksi Partai Demokrat), dan Yorris Raweyai (Fraksi Partai Golkar).

Setelah itu, video memperlihatkan pernyataan sikap PPI di Jerman. Salah satu anggota PPI mempertanyakan kedatangan anggota Dewan yang membawa serta keluarga. Kedatangan anggota Dewan itu seharusnya dalam rangka kunjungan kerja, bukan wisata.

"Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara sepeser pun. Saya melihat sendiri anggota Dewan selalu merepotkan KBRI yang kerjanya bukan untuk melayani anggota Dewan dan keluarga. Kami juga melihat kedatangan anggota Dewan selalu berjemaah dan berbondong-bondong, malah dibawa juga istrinya," kata salah satu mahasiswa.

Mereka menilai tidak ada efektivitas dan urgensi dari kunjungan itu. Menurut mereka, kedatangan itu tidak sesuai manajemen negara yang sudah maju dan modern. "Mengapa budaya ini dilestarikan?" kata dia.

Sindiran pedas pun terlontar. "Kami melihat kunjungan bapak ibu yang berbondong-bondong ke luar negeri ini kayak orang kampung. Ayo kita ke Jakarta, yuk. Sangat energik, kami lihat sangat bersemangat. Apalagi kalau ada produk baru dibawa dari sini. Kayak anak kecil yang memamerkan di Indonesia punya mainan baru. Bangga sekali," ucapnya.

"Terakhir, kosakata yang selalu didengar studi banding, sidak. Bukan seharusnya sudah ada di Indonesia mekanisme pengawasan masalah teknis seperti itu? Buat apa datang jauh-jauh bawa istri pula, capek-capek, apalagi dengan buang uang rakyat," pungkas dia.

Setelah itu, video memperlihatkan penyampaian sikap PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman. Mereka meminta agar DPR mempraktikkan transparansi dengan memublikasikan agenda serta rincian anggaran ke luar negeri di situs web DPR satu bulan sebelum berangkat.

Selain itu, para anggota Dewan harus melaporkan hasil kunjungan tersebut melalui situs web DPR dan media massa. "Meminta pengertian ibu bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang kami dengan terbang ribuan kilometer untuk rapat dengar pendapat dengan KBRI. Teknologi teleconference bisa dilakukan ketika bapak-bapak berada di Indonesia," kata mahasiswa lain yang mengaku bernama Sugih.

"Melihat rendahnya urgensi kedatangan kali ini yang telah menghabiskan dana Rp 3,1 miliar, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman bersama dengan PPI Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman menolak kedatangan bapak ibu bersama keluarga," pungkasnya.

Setelah menyatakan sikap, belasan anggota PPI itu langsung meninggalkan ruangan pertemuan. Jika para anggota Dewan ingin menanggapi aksi protes itu, mereka mempersilakan disampaikan melalui surat elektronik milik PPI.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/1421309/PPI.Jerman.Anggota.DPR.Kayak.Orang.Kampung